Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan adalah aktivitas dalam menciptakan pengetahuan tentang dan dan dalam proses pembuatan kebijakan (Dunn:2003:1). Lebih lanjut Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah aktifitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan (Lihat dalam Nugroho : 2011: 269 - 270). Pengertian definisi diatas mengandung arti bahwa proses analisis kebijakan akan mengantar kita pada penemuan pengetahuan-pengetahuan baru tentang sebab, akibat, kinerja kebijakan maupun program public. Proses analisis kebijakan merupakan ini semacam proses bagaimana merancang sebuah kebijakan yang tepat serta bagaimana meramalkan arah dan nasib sebuah kebijakan nantinya. 

Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi (Dunn:2003:21). Definisi atau perumusan masalah ini akan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan atau prediksi, akan menyediakan informasi mengenai konsekwensi dimasa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.  Rekomendasi atau preskripsi akan menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekwensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan atau deskripsi menghasilkan informasi tentang konsekwesi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan. Evaluasi akan menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekwensi pemecahan atau mengatasi masalah.

Perubahan kondisi social hari ini yang cepat dan tidak teratur merupakan tantangan bagi para analisis kebijakan public. Sehingga para analisis kebijakan public harus mampu menemukan formula yang tepat untuk digunakan sebagai analisis kebijakannya. Tantangan hari ini bagi analisis kebijakan adalah bagaimana kita mempunyai metode analisis dan perencanaan kebijakan yang sederhana (Nugroho:2011:319). Tantangan ini muncul karena proses pemecahan masalah yang rasional tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan analisis kebijakan yang ditekan oleh sempitnya waktu, terbatasnya pengetahuan dan terbatasnya sumber daya. Berbeda dengan Nugroho, Solichin mengemukakan bahwa salah satu kelemahan pokok yang segera terlihat pada upaya analisis atas public policy issues khususnya yang dilakukan oleh birokrasi pubik atau badan-badan pemerintah pada umumnya ialah amat kurangnya perhatian yang di berikan terhadap implikasi-implikasi politik dari kebijakan public tersebut (Wahab:1999:83). Meltsner dalam Solichin menekankan perlunya seorang analis kebijakan public tidak saja memiliki kecakapan teknis tertentu di bidangnya tapi juga kecakapan politik (Wahab:1999:83).

Malang, 03 Juli 2011

Dinoyo Permai Gang 19 Kav. 7/7