Sound Governance

Pengembaraan manusia kedalam belantara ilmu pengetahuan seolah tidak ada habisnya, dari waktu ke waktu penemuan-penemuan baru menjadi hiasan dunia akademisi. Berbagai bentuk pengetahuan, baik untuk melengkapi pengetahuan sebelumnya maupun sebagai penemuan baru memenuhi artikel maupun jurnal. Proses penemuan ini disatu sisi merupakan pendalaman pengetahuan, artinya sejernih apa seseorang memahami pengetahuan maka sejernih itu pula ia akan menemukan kelemahan-kelemahan pengetahuan sebelumnya, yang semula menjadi sebuah konsep dengan kadar ketelitian dan kecanggihan yang tidak terbantahkan.

Dalam dunia administrasi publikpun tidak ketinggalan berbagai penemuan-penemuan baru khususnya dalam dunia pemerintahan. Sebelumnya dalam dunia pemerintahan orang begitu akrab dengan istilah Government, kemudian istilah ini memudar seiring dengan munculnya Good Governance. Good governance ini kemudian menjadi semacam aufklarung dalam carut marutnya dunia pemerintahan yang penuh dengat intrik busuk para pemburu rente. Harapan akan terwujudnya negara kesejahteraan menjadi kuat dengan munculnya konsep Good Governance ini.  Konsep Good Governance adalah sebuah proses dimana berinteraksinya berbagai elemen yang kemudian disederhanakan kedalam tiga aktor kunci, yaitu negara, masyarakat dan swasta dalam mengelola sektor-sektor yang menjadi hak publik. 

Sejak kemunculannya Good Governance ini kemudian bagai efek berantai yang dengan cepat mendunia dan memasuki semua lini. Good Governance tidak hanya menjadi klaim dunia Administrasi publik tapi ia juga menjadi semacam pisau bedah bagi disiplin ilmu yang lain seperti pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi terapan. Produk yang paling fenomenal dari Good Governance adalah ketika dirinya berhasil menemukan missing link antara kerja refomasi pemerintah dengan penanggulangan kemiskinan. Argumentasinya adalah dengan Good Governance maka distribusi anggaran pemerintah dan kalangan bisnis kepada masyarakat miskin makin terbuka lebar.

Namun kemudian dalam prakteknya Good Governance ini dianggap bukan lagi sebagai sebuah solusi, karena good governance dianggap adalah sebuah konsep yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.   Sehingga konsep good governance ini  pernah di protes oleh  Presiden Tanzania Julius K. Nyerere dalam Konferensi PBB, dengan lantang dia mengkritik habis-habisan konsep Good Governance yang dikatakanya sebagai konsep imperialis dan kolonialis. Penilaian sebagaimana yang dikemukakan oleh Nyerere tersebut maka lalu kemudian muncul konsep Sound Governance. Konsep Sound Governance ini semula dicetuskan oleh Ali Farazmand untuk membantah konsep Good Governance.

Tjahjanulin Domai dalam sebuah bukunya yang berjudul Sound Governance memaparkan dengan jelas apa yang menjadi bantahan Ali farazmand terhadap prinsip Good Governance, dalam konsep good governance hanya terlalu fokus pada tiga komponen yaitu Negara, Cipil Society dan swasta. Ali farazmand melihat bahwa ketiga komponen tersebut mengabaikan sebuah kekuatan besar, kekuatan paling penting yang mempengaruhi governance dinegara berkembang dan negara kurang maju yaitu struktur kekuatan kekuatan global, dan elit korporat trans dunia. Kekuatan internasional merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kemajuan negara-negara berkembang, dimana hampir satu abad kekuatan global ini mendominasi politik, ekonomi serta budaya bangsa negara-negara berkembang dan kurang maju.

Konsep Sound Governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik, dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik konstitusional, organisasi, administratif, manajerial dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain dan dengan bagian pemerintahannya dalam cara yang independen dan mandiri. Sound Governance merefleksikan fungsi governing dan administratif dengan kinerja organisasi dan manajerial yang jelas dan bukan hanya kompoten dalam perawatan, tapi juga antisipatif, responsif, akuntabel, dan transparan, korektif dan berorientasi jangka panjang meskipun operasinya dalam jangka pendek.   

Judul : Sound Governance

Penulis : Tjahjanulin Domai

Penerbit : Universitas Brawijaya Press (UB Press)

Jl. Veteran (Universitas Brawijaya Malang).

Tahun Terbit April 2011.



Malang, 02 Januari 2012