Gambar by niamchomsky.wordpress.com
Dalam setiap ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Mengenai hal ini, Lindblom mengungkapkan bahwa setiap pembuatan kebijakan ada kelompok yang dirugikan dan ada kelompok yang diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut. Karena kondisi ini maka seorang policy maker dalam menyusun sebuah konsep kebijakan harus mempertimbangkan sisi politis kepentingan kelompok-kelompok yang akan dipengaruhi dengan lahirnya kebijakan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Wahab dan Islamy mengungkapkan bahwa seorang policy maker tidak cukup hanya memahami ilmu kebijakan publik saja, tapi seorang policy maker harus memiliki kecakapan politik sehingga dalam setiap kebijakan yang dihasilkan seorang policy maker mengetahui dengan jelas siapa siapa yang akan membeli kebijakan tersebut dan siapa yang akan menjual. Serta dengan harga bagaimana kebijakan tersebut dijual agar bisa laku.
Karena banyaknya kelompok yang berkepentingan terhadap kebijakan, maka kebijakan publik itu harus dipahami sebagai arena pertarungan (an arena of struggle) kepentingan maupun dipahami sebagai peristiwa sosial (social event) tempat dimana sekumpulan orang yang berangkat dari latar belakang sosial yang berbeda dan pandangan yang berbeda berkompetisi dalam sebuah pentas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Dalam pentas semacam ini setiap aktor dengan strategi masing-masing berusaha memenangkan pertarungan-pertarungan mereka dengan memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki. Dilihat dari sudut pandang seorang analis kebijakan, ini berarti bahwa agar kita bisa memahami bagaimana aktor-aktor itu memandang sesuatu dan strategi-strategi apa yang mereka kembangkan maka harus dijelaskan dalam konteks yang lebih luas agar proses keakuratan dalam analisa lebih terpercaya.
Pendekatan peristiwa sosial ini terkadang menyeret mereka yang tidak berkempentingan, tidak jarang para aktor kunci dalam peristiwa sosial ini menyeret aktor-aktor baru yang semula mereka hanya menjadi sekedar penonton yang berada dipinggir arena. Para penonton yang berada dipinggir arena ini bisa terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang pada kondisi sosial tertentu merasa terbujuk untuk memasuki arena pertarungan. Para pemain dalam proses kebijakan ini tidak hanya berada pada pertarungan secara terang-terangan tapi ada juga aktor tertentu yang hanya menjadi penunggang gelap dalam proses kebijakan.
Masing-masinga aktor dalam kebijakan tentu memiliki motif, kebutuhan, harapan, dorongan, tujuan atau sasaran tertentu yang menggerakannya dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan preferensi kebijakannya atau dalam merespon preferensi kebijakan dari aktor lain. Dalam proses analisa kebijakan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan ini akan memunculkan persoalan lain, dimana pendekatan kebutuhan ini sifatnya akan terlampau mempribadi karena pada dasarnya motivasi ini bukan hanya menyangkut persoalan individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu.
Namun ada hal yang perlu disadari berkaitan dengan faktor motivasi dari aktor tertentu akan menentukan seberapa besar nilai yang harus dibayar oleh aktor yang lain demi mendapatkan dukungan politik yang diberikan. Dalam hubungan ini, seorang analis betapapun sulitnya, hendaknya bisa menyingkapkan aspek motivasi ini, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan. Proses pengungkapan ini sangat penting dalam analisis untuk mengetahui aktor mana yang bersedia menjual dan aktor mana yang sekiranya akan bersedia membeli, dan lewat mekanisme apa dan dengan harga politik berapa.
Malang, 08 Januari 2012
0 komentar on Pertarungan Aktor Dalam Kebijakan Publik :
Posting Komentar