VOX POPPULI VOX DEI ADALAH RETORIKA POLITIK YANG MENYESATKAN

Vox populi vox dei adalah sebuah slogan lama yang diwariskan turun temurun sehingga kepunahan akan ungkapan kuno ini tidak akan pernah terjadi. Awalnya saya juga sangat mengagumi ungkapan ini bahkan dikalangan mahasiswa kata ini sangat populer. Dalam sebuah demonstrasinya di depan kantor DPR Buton Utara beberapa waktu lalu seorang mahasiswa dengan lantangnya meneriakan kata ini. 

Ungkapan ini hanyalah sebuah sanjungan yang memposisikan rakyat pada puncak tertinggi tapi kekuatan dan kekuasaan sepenuhnya dikuasai oleh para elit, ungkapan ini juga hanyalah sebagai sebuah tembang untuk meninabobokan rakyat sehingga Vox Polpuli Vox Dei hanyalah sebuah retorika politik. Sejak munculnya slogan vox populi vox dei kita belum pernah melihat pembuktian yang membenarkan slogan ini atau paling tidak mendekatkan kita pada sebuah argumen akan kebenaran ungkapan kuno yang telah cukup populer di kalangan masyarakat.

Teori elit menyodorkan sebuah argumen yang cukup telak tentang hal ini dengan menyatakan bahwa sebagian besar rakyat pada hakikatnya merupakan pihak yang apatis dan buta informasi sehingga dengan demikian para elit penguasalah yang sesungguhnya mewarnai dan mempengaruhi pendapat umum baik yang menyangkut masalah-masalah kebijakan maupun hal-hal lainnya, bukan rakyat yang mempengaruhi pendapat golongan elit. Para pejabat pemerintah dan para administrator , betapapun strategis posisi formal mereka, sesungguhnya hanya sekedar menjadi alat atau kepanjangan tangan dan pelaksana kebijakan yang substansinya sudah dipikirkan, dirumuskan dan ditetapkan oleh golongan elit sehingga hasil dari produk rumusan mereka hanya menguntungkan golongan elit semata.

Teori elit ini bukan isapan jempol semata karena melihat kondisi butur pada dua pemerintahan yang lalu tidak terlepas dari kepentingan elit. Mungkin hal inilah yang memicu berkembangnya isu 00, 01, 02, ....... dan lain sebagainya yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga kenyataan yang ada di Butur pada pemerintahan yang lalu hanya membentuk dua kekuatan kelompok dimana kelompok pertama adalah komunitas para elit dengan jumlah yang sedikit tapi mempengaruhi segala kebijakan pemerintahan yang ada sehingga segala kebijakannya berpihak pada kelompok elit saja. Kelompok kedua adalah rakyat dengan komunitas paling banyak tapi mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang telah ditetapkan penguasa sehingga mereka hanya di jadikan komoditas oleh golongan elit untuk mengokohkan tahta kekuasaan mereka.

Pada hal sejatinya Bupati sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih serta berusaha untuk menciptakan rasa persaudaraan dan kekompakan masyarakat yang masuk dalam wilayah pemerintahan Butur, bukan dengan menciptakan kekuatan-kekuatan pada kelompok tertentu saja karena Butur bukan milik pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu. Butur lahir dari perjuangan panjang yang cukup melelahkan dari semua elemen masyarakat. Pemimpin seharusnya punya kepekaan terhadap masyarakat yang ia pimpin sehingga perubahan sekecil apapun yang ada dimasyarakat diketahui oleh pemimpinnya bukan hanya peka terhadap kelompoknya saja.

Mungkin kenyataan yang terjadi pada rezim pemerintahan yang lalu bisa menjadi pemicu kesadaran kita sehingga bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat butur agar bisa membentuk kekuatan kolektif dalam menentukan transisi pemerintahan yang elok di buton utara.

malang, 22-02-2010