Untuk mengetahui bagaimana institusi politik beroperasi, bagaimana keputusan penting dibuat maka informan yang paling relevan adalah para elite politik. Elite didefinisikan sebagai “mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting”. Elite politik berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran elit adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan elit dan bukan kepentingan public. Teori elit menyodorkan sebuah argument yang cukup telak tentang hal ini dengan menyatakan bahwa sebagian besar rakyat pada hakekatnya merupakan pihak yang apatis dan buta informasi mengenai kebijakan public, sehingga dengan demikian para elit penguasalah yang sesungguhnya mewarnai dan mempengaruhi pendapat umum yang menyangkut masalah-masalah kebijakan, bukan rakyat yang mempengaruhi pendapat golongan elit (Wahab:88). Disini posisi rakyat tidak di perhitungkan karena segala bentuk kebijakan hanya untuk mengokohkan status golongan elit sebagaimana yang diungkapkan oleh Wertheim bahwa masa memang tidak diperhitungkan atau jika citra tentang masa itu ada maka mereka itu adalah suatu kelompok yang dibuat sangat terlihat dan terutama mereka dianggap sebagai ancaman (Wertheim:4). Model elit ini memandang administrator Negara bukan sebagai abdi rakyat (servant of the people), tetapi lebih sebagai kelompok-kelompok kecil yang telah mapan (Islamy:39). Disini Administrator dalam membuat kebijakannya selalu merepresentasikan kebutuhan golongan elit semata dan bukan untuk kepentingan massa rakyat.
Adapun seberapa besar seseorang (aktor) berpengaruh pada pembuatan kebijakan dipengaruhi beberapa faktor di antaranya: minat pada politik, pengetahuan dan pengalaman politik, kecakapan dan sumber daya politik, partisipasi politik, kedudukan politik serta kekuasaan politik. Menurut stratifikasi politik yang disusun oleh Pareto maka mayarakat itu terdiri atas dua kelas yaitu: Pertama adalah lapisan atas, yaitu elit yang terbagi dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elite), Kedua adalah lampisan masyarakat yang lebih rendah, yaitu non elit (lihat dalam Varma:202). Disini Pareto meyakini bahwa setiap masyarakat di perintah oleh sekelompok kecil orang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan social dan politik yang penuh (lihat dalam Varma:202). Merujuk pada apa yang dikemukakan di atas maka elit ini tidak bisa dipisahkan dalam persoalan kekuasaan, dan kualitas yang dimiliki oleh elit ini membuat mereka dipercaya oleh golongan non elit.
Relevansi stratifikasi politik di sini adalah untuk mengidentifikasi elit politik dalam pembuatan kebijakan daerah. Berdasarkan uraian Pareto di atas, maka para elit yang dimaksud adalah:
1. Kelompok pembuat keputusan, yaitu orang-orang yang umumnya menduduki jabatan resmi utama yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pimpinan dan anggota DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislative daerah serta Kepala Daerah dan Wakil sebagai pemegang kekuasaan eksekutif daerah, Sekretaris Daerah yang secara organisatoris memegang fungsi perumusan kebijakan daerah, para staf ahli Kepala Daerah, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan konsultan resmi.
2. Kaum berpengaruh, yaitu individu yang memiliki pengaruh langsung atau implikasi kuat. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, Partai Politik, LSM, Pemimpin Agama, Tokoh masyarakat, Pengusaha, Akademisi dan lain sebagainya yang di anggap mampu mempengaruhi kebijakan.
Selain ada elit yang berkuasa (the rulling elite), ada juga elit tandingan yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Artinya massa memegang kontrol jarak jauh atas elit yang berkuasa tetapi karena mereka tidak begitu acuh dengan permainan kekuasaan, maka tak bisa diharapkan mereka akan menggunakan pengaruhnya. Yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah menurut para teoritisi politik karena hanya dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan.
Pareto tidak hanya mengemukakan pendekatannya lewat teori elitnya terhadap politik tapi Pareto juga membahas tentang berbagai jenis pergantian antar elit, yaitu: Pertama, diantara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri, dan kedua, antara elit dan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir ini bisa berupa pemasukan individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada, atau individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk kedalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (lihat dalam Varma:1990:203). Dari apa yang di kemukakan oleh Pareto sebagaimana yang di uraikan diatas, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para elit ini sebenarnya adalah lapisan bawah dan golongan non elit ini sebenarnya mempunyai peran besar dalam melahirkan golongan elit. Menurut Ortega dalam Varma, mengatakan bahwa kebesaran suatu bangsa sangat tergantung kemampuan rakyat, masyarakat umum, kerumunan, massa, untuk menemukan symbol dalam orang pilihan tertentu, kepada siapa mereka mencurahkan segala antusiasme vital mereka yang sangat luas. Lebih lanjut Ortega mengatakan bahwa orang-orang yang terpili adalah orang terkenal dan merekalah orang yang membimbing massa yang tidak terpilih seperti mereka (Varma:1990:208).
Malang, 30 Juni 2011
